Kadis Sosial Kota Bekasi Tegas: 15.722 KPM Terindikasi Judol, Bukan Berarti Terbukti

BEKASI — RAKYAT OPOSISI

Sebanyak 15.722 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kota Bekasi dibekukan sementara setelah masuk dalam data yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online (judol).

Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah exclude atau pembekuan sementara terhadap KPM yang tercantum dalam data tersebut.

“KPM yang terindikasi judi online, di Kota Bekasi itu ada 15.722. Data ini diberikan oleh PPATK kepada Kementerian Sosial, sehingga bagi Keluarga Penerima Manfaat ini sementara waktu di-exclude, dibekukan,” kata Robert di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (7/9/2026).

Namun, Robert menegaskan bahwa masuknya nama seseorang dalam daftar tersebut tidak serta-merta berarti yang bersangkutan terbukti melakukan judi online.

Pemerintah masih memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan klarifikasi melalui mekanisme sanggah. Warga yang merasa tidak pernah terlibat aktivitas judi online dapat menyampaikan keberatan melalui kelurahan sesuai domisili.

Dalam proses tersebut, warga wajib memberikan klarifikasi serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi kembali sebagai dasar untuk menentukan status penerima bantuan.

Bukan Vonis, Pemerintah Beri Ruang Klarifikasi

Robert menekankan bahwa pembekuan terhadap ribuan KPM tersebut bersifat sementara. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak sebelum proses verifikasi dan klarifikasi selesai dilakukan.

“Artinya, warga yang namanya masuk dalam daftar tersebut tidak otomatis dinyatakan sebagai pelaku judi online,” ujarnya.

Menurut Robert, mekanisme sanggah menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Data transaksi keuangan yang memiliki indikasi keterkaitan dengan judi online belum tentu secara otomatis menjelaskan konteks transaksi maupun memastikan pemilik data merupakan pelaku perjudian.

Karena itu, proses verifikasi diperlukan untuk memastikan ketepatan data sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila terdapat ketidaksesuaian informasi.

Namun demikian, apabila hasil verifikasi nantinya menemukan adanya keterlibatan yang terbukti dalam aktivitas judi online, maka status penerima bansos dapat dihentikan secara permanen.

Pemkot Bekasi Perketat Penyaluran Bansos

Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan program perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan dan membutuhkan bantuan.

Dinsos Kota Bekasi sebelumnya juga telah menggunakan mekanisme pemutakhiran data melalui SIKS-NG. Pemerintah meminta masyarakat maupun aparatur di tingkat kelurahan untuk memastikan setiap usulan, perubahan, dan pembaruan data penerima bansos dilakukan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, langkah pembekuan terhadap KPM yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan judi online tidak semata-mata berkaitan dengan penghentian bantuan. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pembersihan dan penataan data penerima bansos agar anggaran perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.

“Mekanisme sanggah menjadi penting karena data transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan judi online belum dengan sendirinya menjelaskan konteks setiap transaksi atau memastikan bahwa pemilik data merupakan pelaku perjudian. Karena itu, proses verifikasi menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menetapkan apakah hak bansos seseorang benar-benar harus dihentikan secara permanen,” terang Robert Siagian.

Pemkot Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjaga agar program bantuan sosial tetap tepat sasaran sekaligus mencegah dana perlindungan sosial dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Dengan mekanisme verifikasi dan sanggah yang tetap dibuka, pemerintah memastikan penertiban data berjalan tegas namun tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam proses klarifikasi. (NHL)