KOTA BEKASI — KOMPAS RAKYAT 

Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi mulai menghangat seiring berlangsungnya proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam dinamika tersebut adalah Muhammad Solikhin, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Ketua IWO Indonesia DPD Kota Bekasi, Nio Helen, turut menyoroti kapasitas dan rekam jejak Solikhin sebagai salah satu figur yang diperbincangkan dalam bursa Sekda.

Secara resmi, Pemerintah Kota Bekasi memang tengah menjalankan proses seleksi terbuka pengisian jabatan Sekda. BKPSDM Kota Bekasi mengumumkan seleksi terbuka JPT Pratama Sekda pada September 2026, sementara DPRD Kota Bekasi pada 14 September 2026 juga menggelar rapat kerja untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme, persyaratan, dan tahapan seleksi.

Soroti Pengalaman dan Kapasitas Birokrasi

Nio Helen menilai pengalaman seorang calon Sekda menjadi salah satu aspek penting yang layak diperhatikan publik. Menurutnya, posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, tetapi memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

Muhammad Solikhin sendiri memiliki pengalaman menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam sejumlah dokumen dan publikasi resmi Pemkot Bekasi, Solikhin tercatat pernah menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bapenda, Solikhin juga terlibat dalam kerja sama Pemkot Bekasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi terkait integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah yang ditandatangani pada 9 September 2026.

“Sekda membutuhkan kapasitas manajerial, pengalaman birokrasi, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat. Karena itu, rekam jejak setiap calon tentu layak menjadi perhatian dalam proses seleksi yang berlangsung secara terbuka,” ujar Nio Helen dalam keterangannya.

Seleksi Tetap Harus Berjalan Sesuai Mekanisme

Meski nama Muhammad Solikhin menjadi salah satu yang mendapat perhatian, proses penentuan Sekda Kota Bekasi tetap berada dalam mekanisme seleksi terbuka yang ditetapkan pemerintah.

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi sebelumnya menyampaikan bahwa calon Sekda perlu memiliki kemampuan memimpin birokrasi, kemampuan manajerial dan komunikasi, serta tidak semata-mata dinilai berdasarkan senioritas.

Hingga pertengahan September 2026, sejumlah nama memang telah diperbincangkan di ruang publik, termasuk Muhammad Solikhin, Arif Maulana, Nadih Arifin dan Yudianto. Namun, pemberitaan mengenai nama-nama tersebut tidak berarti bahwa salah satunya telah ditetapkan sebagai Sekda terpilih.

Nio Helen berharap proses seleksi dapat berlangsung transparan, objektif dan mengedepankan kompetensi sehingga menghasilkan Sekda yang mampu menjawab kebutuhan birokrasi serta pelayanan masyarakat Kota Bekasi.

“Yang paling penting adalah prosesnya berjalan sesuai aturan dan objektif. Siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu bekerja, mengoordinasikan birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi,” katanya.

Dengan tahapan seleksi yang masih berjalan, perhatian publik kini tertuju pada proses berikutnya hingga nantinya ditetapkan figur yang akan menduduki posisi Sekda Kota Bekasi. (Red)