IWO Indonesia Gelar Konsolidasi Nasional, Bahas Dugaan Pelecehan Organisasi dan Alih Fungsi Lahan di Bekasi

Bekasi, Juni 2026 – Kompas Rakyat

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia akan menggelar Konsolidasi Nasional secara virtual melalui Zoom Meeting pada Minggu, 21 Juni 2026. Agenda tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan polisi terkait dugaan pelecehan dan penghinaan terhadap organisasi profesi wartawan serta laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan alih fungsi lahan sawah produktif di Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum IWO Indonesia, NR Icang Rahardian, SH., MH., mengatakan konsolidasi nasional diperlukan untuk menyamakan persepsi dan langkah organisasi dalam mengawal berbagai persoalan yang saat ini sedang diproses melalui jalur hukum.

Menurut Icang, IWO Indonesia berkomitmen menjaga marwah organisasi profesi jurnalistik sekaligus mengawal berbagai persoalan publik yang dinilai berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas.

“IWO Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip demokrasi. Setiap bentuk dugaan pelecehan, penghinaan, maupun tindakan yang merendahkan martabat organisasi dan profesi wartawan akan kami sikapi melalui mekanisme hukum yang berlaku,” kata Icang dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, seluruh pengurus dan anggota IWO Indonesia di berbagai daerah diinstruksikan mengikuti konsolidasi tersebut guna memperkuat koordinasi organisasi dalam mengawal laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Kami berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan yang berkaitan dengan organisasi profesi wartawan, IWO Indonesia juga menaruh perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan alih fungsi lahan sawah produktif di Kabupaten Bekasi. Isu tersebut dinilai penting karena berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, tata ruang wilayah, serta keberlanjutan lingkungan.

Menurut Icang, pembangunan dan investasi merupakan bagian dari proses pembangunan daerah. Namun, setiap kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku perlu mendapat perhatian serta evaluasi dari pihak berwenang.

“Kami mendukung pembangunan yang berjalan sesuai aturan. Namun apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap regulasi, tentu perlu dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum secara proporsional. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, DPP IWO Indonesia juga mengimbau seluruh anggota untuk tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan profesionalisme dalam menyampaikan aspirasi.

Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang dilakukan organisasi akan ditempuh secara damai, konstitusional, dan sesuai koridor hukum.

“Kami mengajak seluruh anggota untuk tetap menjaga ketertiban umum, menghormati proses hukum yang berjalan, dan menyampaikan aspirasi secara santun serta bertanggung jawab,” ujar Icang.

Konsolidasi Nasional IWO Indonesia dijadwalkan menjadi forum koordinasi strategis untuk menentukan langkah organisasi ke depan, termasuk pengawalan terhadap berbagai laporan yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum. (Red)